Unit Kerja
Bidang Litbang



Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala bidang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi. 
Untuk Menyelenggarakan tugasnya Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi: 

  1. Menyiapkan dokumen pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan (LITBANG); 
  2. Melakukan analisis data (statistik) sebagai bahan rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah ; 
  3. Menyiapkan perumusan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD); 
  4. Menyiapkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) tahun berjalan sebagai rujukan untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi  pelaksanaan program pembangunan daerah secara berkala; 
  5. Menyelenggarakan sistem pelaporan secara rutin dan berkala, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan Laporan Lainnya; 
  6. Menyelenggarakan persiapan kerjasama antar lembaga dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan daerah;
  7. Memberikan saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa bidang penelitian, pengendalian dan evaluasi;
  8. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, Prov di kab/kota bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi; 
  9. Mengkooridinasikan pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah kab/kota bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi; 
  10. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi; 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi terdiri atas: 
a.  Sub Bidang Penelitian, Statistik dan Persandian; 
b.  Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemutakhiran Data dan Pelaporan; 

Sub Bidang Penelitian, Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Sub 
Bidang yang mempunyai tugas: 
  1. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Penelitian, Statistik dan Persandian; 
  2. Menganalisis  Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Penelitian, Statistik dan Persandian; 
  3. Menyiapkan Pelaksanan Musrembang RPJPD urusan Penelitian, Statistik dan Persandian; 
  4. Melakukan analisis data (statistik) sebagai bahan rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; 
  5. Menyelenggarakan persiapan kerjasama antar lembaga dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan daerah;
  6. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kab/Kota urusan urusan Penelitian, Statistik dan Persandian; 
  7. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD dan RPJMD urusan Penelitian, Statistik dan Persandian; 
  8. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Penelitian, Statistik dan Persandian; 
  9. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota urusan Penelitian, Statistik dan Persandian; 
  10. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan urusan Penelitian, Statistik dan Persandian; 
  11. Merencanakan Pengendalian/monitoring pelaksanaan pembangunan daerah urusan Penelitian, Statistik dan Persandian; 
  12. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Penelitian, Statistik dan Persandian; 

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemutakhiran Data  dan Pelaporan Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas: 
  1. Menyiapkan dokumen pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan (LITBANG); 
  2. Menyiapkan perumusan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan  Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD); 
  3. Menyiapkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) tahun berjalan sebagai rujukan untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD); 
  4. Menyelenggarakan sistem pelaporan secara rutin  dan berkala, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan Laporan Lainnya; 
  5. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah secara berkala;