Unit Kerja
Bidang Ekonomi



Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi dipimpin oleh  Kepala bidang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi. 
Untuk Menyelenggarakan tugasnya Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi mempunyai fungsi: 

  1. Mengkoordinasikan Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi; 
  2. Memverifikasi rancangan Renstra perangkat dareah bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi; 
  3. Mengkoordinasikan Rancangan Renstra perangkat daerah bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi; 
  4. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi; 
  5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi; 
  6. Melaksanakan identifikasi potensi sumber daya alam, sebagai basis pengembangan dan penguatan ekonomi daerah untuk penyusunan program pembangunan daerah bidang ekonomi; 
  7. Menwujudkan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi daerah;
  8. Menyiapkan konsepsi kebijakan ekonomi mikro dan analisis indikator ekonomi daerah;
  9. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi;
  10. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kab/kota bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi;
  11. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, Prov di kab/kota bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi; 
  12. Mengkooridinasikan pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah kab/kota bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi; 
  13. Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi; 
  14. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi; 
  15. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi. 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi terdiri atas:
  • Sub Bidang Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  • Sub Bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan; 

Sub Bidang Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas:
  1. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 
  2. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan urusan Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 
  3. Menyiapkan Pelaksanan Musrembang RPJPD urusan Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 
  4. Merencanakan pelaksanaan Sinegritas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 
  5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kab/Kota urusan Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 
  6. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD dan RPJMD urusan Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 
  7. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 
  8. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota urusan Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 
  9. Merencanakan Dukungan Pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 
  10. Merencanakan Pengendalian/monitoring pelaksanaan pembangunan daerah urusan Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 
  11. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan urusan Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 
  12. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Keuangan dan Inspektorat, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas: 
  1. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  2. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan; 
  3. Melaksanakan identifikasi potensi sumber daya alam perikanan dan pertanian, sebagai basis pengembangan dan penguatan ekonomi daerah untuk penyusunan program pembangunan daerah bidang perikanan dan 
    pertanian; 
  4. Menyiapkan Pelaksanan Musrembang RPJPD urusan Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan; 
  5. Merencanakan pelaksanaan Sinegritas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan; 
  6. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kab/Kota urusan Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan; 
  7. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan  DPRD terkait RPJPD dan RPJMD urusan Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan; Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan; 
  8. Merencanakan Sinegritas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota urusan Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan; 
  9. Merencanakan Dukungan Pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan; 
  10. Merencanakan Pengendalian/monitoring pelaksanaan pembangunan daerah urusan Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan; 
  11. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan urusan Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan; 
  12. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.