Dokumen Lainnya
Indeks Pembanguna Manusia 2015

Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya sehingga sudah sepantasnya
apabila manusia menjadi tujuan utama dalam pembangunan. Keberhasilan
pembangunan seharusnya memeng tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan
ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas manusianya. Munculnya paradigma baru
tersebut dipicu oleh kegagalan konsep pembangunan yang hanya menitikberatkan
pada pertumbuhna ekonomi. Sebelum tahun 1970-an, keberhasilan pembangunan
semata-mata hanya diukur dari tingkat pertumbuhan Gross National Product (GNP).
Faktanya, masih kerap dijumpai wilayah-wilayah dengan tingkat pertumbuhan GNP
yang tinggi namun kualitas manusianya masih rendah.
Menurut UNDP, pembangunan manusia dirumuskan sebagai upaya perluasan pilihan
bagi penduduk (enlarging the choices of people) dan sekaligus sebagai taraf yang
dicapai dari upaya tersebut. “Perluasan pilihan” hanya mungkin dapat direalisasikan
jika penduduk paling tidak memiliki: peluang berumur panjang dan sehat,
pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan
pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif. Dengan kata lain,
tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut sudah dapat merefleksikan,secara
minimal, tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah.
Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu kabupaten muda di Maluku Utara
setelah mekar dari Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2008. Kabupaten yang
biasa disingkat sebagai “Pulmor ” ini beribukota di Morotai Selatan, terdiri dari pulaupulau
dengan yang terbesar adalah Pulau Morotai. Letaknya berbatasan langsung
dengan Samudra Pasifik dan Laut Halmahera di sebelah utara, Laut Halmahera di
sebelah timur, Selat Morotai di sebelah selatan, dan Laut Sulawesi, Laut Halmahera di
sebelah barat. Secara geografis, Kabupaten Pulau Morotai terletak antara 2°00’ LU -
2°40’ LS dan 128°15’ - 129°08’ BT.
Sebagai kabupaten muda, tentunya Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai telah
melakukan berbagai upaya serius dalam rangka meningkatkan kualitas manusia
Indonesia, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan),
aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), maupun aspek moralitas (iman dan
takwa). Seluruh upaya pemerintah tersebut merupakan prasyarat penting untuk
menciptakan masyarakat Pulau Morotai yang berkualitas. Selama periode tahun 2011-
2015, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pulau Morotai mencatat angka Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pulau Morotai telah meningkat 2,65 poin
dari 56,63 menjadi 59,27. Hal ini sangat konsisten dengan peningkatan komponen
pembentuknya.
Konsistensi peningkatan komponen IPM yang terjadi dari tahun ke tahun nampaknya
belum mampu menghasilkan daya ungkit yang kuat. BPS mencatat bahwa IPM
Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2015 sebesar 59,27 dan masih bertahan pada
kategori ‘rendah’, belum mampu menduduki kategori ‘sedang’.
Saat ini IPM Kabupaten Pulau Morotai masih berada pada peringkat ke-9 dari 10
kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Peringkat Kabupaten Pulau Morotai hanya
berada satu tingkat di atas Kabupaten Pulau Taliabu.
Dari sisi level maupun peringkat, nampaknya Kabupaten Pulau Morotai belum
menunjukkan pencapaian yang optimal. Namun, kecepatan pencapaian pembangunan
manusia Kabupaten Pulau Morotai cukup baik. Secara rata-rata, pertumbuhan IPM
Kabupaten Pulau Morotai sebesar 1,15 persen. Diantara 10 kabupaten/kota, Pulau
Morotai menempati peringkat ke-4.
Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan
yang dilaksanakan oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah.
Proses desentralisasi tampaknya telah membuka potensi-potensi wilayah untuk
berkembang secara aktif dan mandiri. Kompetisi antarwilayah makin dinamis
sebagai ajang adu kebijakan pembangunan manusia yang efektif dan efisien. Namun
perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara
instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur
dalam waktu singkat. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil
pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek.
Untuk itu, program-program pembangunan manusia harus dilaksanakan secara
berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah.
Otonomi daerah diharapkan mampu mengurangi kesenjangan capaian pembangunan
manusia antar kota dan kabupaten-kabupaten di Indonesia. Wilayah perkotaan yang
sarat dengan fasilitas pembangunan memiliki capaian pembangunan manusia yang
lebih tinggi dibanding daerah-daerah di sekitarnya. Daya tarik kota membawa dampak
pada berpindahnya penduduk yang lebih berkualitas ke kota. Sebagai dampaknya,
daerah-daerah penyangga dan wilayah kabupaten memiliki capaian pembangunan
yang relatif rendah. Melalui otonomi daerah, diharapkan masing-masing daerah
mampu mengembangkan program-program yang spesifik disesuaikan dengan
kebutuhan masingmasing daerah sehingga kualitas pembangunan manusianya dapat
ditingkatkan.
Publikasi ini dilengkapi dengan analisis mengenai capaian dan kemajuan IPM dan
komponen IPM pada tahun 2011-2015. Secara umum, publikasi ini akan menyajikan
data dan analisis IPM selama tahun 2011-2015. Data IPM secara lengkap pada tahun
2011-2015 dapat dilihat pada tabel lampiran. Pada publikasi ini akan dianalisis mengenai
capaian IPM Kabupaten Pulau Morotai serta disparitas pada level kabupaten/kota di
Maluku Utara.


Download Lampiran